KONTAK PERKASA FUTURES | Lika-liku Aturan Mobil Listrik yang Digodok Selama 2 Tahun

KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Rencana pengembangan kendaraan listrik santer terdengar dalam 2 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana tersebut muncul di pertengahan Juni 2017, dikemukakan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Kala itu, di sela-sela kunjungan Jonan ke China untuk menghadiri Eight Clean Energy Ministerial (CEM8), Jonan menyempatkan diri melihat langsung mobil-mobil listrik yang sedang terparkir sambil mengisi daya (charging). Ibarat dapat wangsit, dari situ Jonan mendapat inspirasi. Sepulang dari China ia langsung mengirim surat ke Jokowi untuk menyampaikan ide pengembangan mobil listrik di Indonesia. Gayung bersambut, Jokowi mengeluarkan instruksi tertulis yang isinya memerintahkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Saat itu juga pemerintah langsung menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk payung hukum pengembangan mobil listrik. Pemerintah tampaknya betul-betul serius mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Awal Januari 2018, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang saat itu masih dijabat Andi N Sommeng menyatakan Perpres terkait mobil listrik sudah dirampungkan dan segera diundangkan. "Tadi saya tidak ikut rapat, tapi Perpres tentang mobil listrik sudah selesai dan nanti akan diundangkan," kata Sommeng, di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2018). Lama digodok tanpa kabar, mendekati akhir 2018, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku telah menyelesaikan pengkajian terhadap rancangan Perpres tentang kendaraan listrik. Bahkan, draf kebijakan tersebut pun telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 15 Oktober 2018. Redup lagi, akhir tahun 2018, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa rancangan peraturan presiden mengenai mobil segera selesai. Namun hingga Februari 2019, aturan ini masih juga molor tidak jadi-jadi. Namun, Luhut menargetkan tanggal 5 Maret Perpres akan difinalisasi. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. "Jadi kita bahas (Perpres Mobil Listrik) masih ada beberapa teknis tadi, masalah Perpres ini nanti tanggal 5 kita finalkan," ungkap Luhut usai rapat di kantornya, Selasa (26/2/2019). Meski ditarget oleh Luhut, hingga Juli 2019 pun Perpres mobil listrik tak kunjung diteken Jokowi. Kabar ribut-ribut antar kementerian bahkan sempat muncul soal beda pandangan dalam penyelarasan Perpres ini. Si pencetusnya, Jonan, mengatakan kementerian yang menggarap Perpres ini pecah menjadi dua, ada yang pro dan kontra. "Peraturan Presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar menteri tidak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan. Ini semestinya harus selesai," ungkap Jonan seperti dikutip Antara, Senin (29/7/2019). Proses perdebatan panjang antara para menteri terkait disinyalir terkait pembahasan komponen lokal yang akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional. "Kalau menunggu komponen lokal dibangun 100 persen, saya kira (orang-orang) yang bikin peraturan sudah pensiun juga enggak jadi," ujar Jonan. Namun, masuk awal Agustus kemarin, Luhut menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi ribut-ribut soal aturan mobil listrik di tingkat 'pembantu presiden'. "Perpres mobil listrik sudah selesai, mungkin sudah ditandatangani (Presiden), saya nggak tahu. Tapi kami pembantu presiden sudah tidak ada masalah lagi," ujarnya di gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (5/8/2019). Tiga hari setelah itu, akhirnya, Jokowi menyatakan bahwa Perpres Mobil Listrik sudah diteken olehnya. "Sudah, sudah. Sudah saya tanda tangan Senin pagi," katanya. Kini pengembangan kendaraan listrik di Indonesia resmi dipayungi hukum setelah melewati sekian tahap pembuatan kebijakan selama dua tahun lamanya. Pemerintah telah resmi menerbitkan Perpres nomor 55 tahun 2019 sebagai payung hukum bagi kendaraan dengan energi terbarukan ini, dalam draftnya, aturan ini diundangkan sejak tanggal 12 Agustus 2019. KONTAK PERKASA FUTURES