KONTAK PERKASA FUTURES | Punya Tiga Sarung Tangan Emas, Saatnya Alisson Raih Bola Emas?

KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menegaskan perjanjian konsesi adalah poin penting bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam memulai investasi baik untuk pengelolaan terminal maupun pelabuhan. Konsesi merupakan kunci utama daripada bisnis pelabuhan itu sendiri. Jika tidak ada konsesi, kegiatan operasional pelabuhan bisa terganggu. "Kalau mau investasi di bidang pelabuhan, baik BUP BUMN atau swasta maka dia harus melakukan perjanjian konsesi," kata Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu. Dikatakan Aulia, saat ini konsesi kepelabuhanan antara pemerintah dan BUP swasta belum banyak. Namun, ada beberapa konsesi yang belum selesai sampai hari ini. Padahal, ada BUP yang sudah membangun investasi pelabuhannya ataupun sudah mengoperasikan terminalnya. "Kenapa belum selesai saya juga tidak tahu. Padahal dari sisi swasta mereka sudah membangun investasi pelabuhannya, terminalnya juga sudah beroperasi meskipun pelabuhannya belum beroperasi sebagai terminal umum," terangnya. Selain itu, ada juga BUP swasta yang sudah menerima konsesi di antaranya Terminal Cigading, Terminal KCN Marunda, Terminal Marunda Center, Berlian Manyar Gresik, Terminal Teluk Lamong Gresik dan Terminal Kontainer di Pontianak. Jumlah BUP yang mendapatkan konsesi itu masih sedikit dibanding yang masih dalam proses pengajuan. Dia menjelaskan untuk mendapatkan konsesi sebetulnya tidak butuh waktu yang lama. Mulai dari proses pengajuan proposal, evaluasi sampai persetujuan konsesi sekiranya tidak sampai memakan waktu hingga satu tahun. Namun, ia menggarisbawahi apabila BUP ingin mengajukan konsesi, maka kesepakatannya harus dilakukan secara clear di awal. Ia mencontohkan seperti Pelabuhan Marunda KCN yang tengah menghadapi sengketa hukum. Jika sudah demikian, maka mau tidak mau akan mengganggu operasional pelabuhan. "Masalah internal KCN akan merembet ke konsesi yang telah diberikan, karena ini masalah kepemilikan lahan. Masalah besaran investasi dari masing-masing pemegang saham. Ini bukan masalah gampang memang, melainkan masalah yang cukup pelik. Dan itu bisa berakibat pada proses konsesi," jelasnya. Jika sudah merembet ke konsesi tentunya ia amat menyayangkan, sebab hal ini bisa membuat pemegang saham dan pemerintah merugi. "Rencana pendapatan negara dari sisi pelabuhan jadi terganggu, rencana pemilik terminalnya pengembalian modal investasinya jadi terganggu. Ujung-ujungnya operasional akan terganggu," ungkapnya. KONTAK PERKASA FUTURES