PT KONTAK PERKASA FUTURES | Heboh HUT BUMN Dituding Jadi Alat Kampanye Jokowi

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Ada tudingan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta ikut kegiatan kampanye calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pada 13 April 2019. Hal ini ramai dibahas di media sosial. Salah satu kritik dilontarkan Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Lewat akun Facebooknya, dia bilang BUMN berpolitik. "BUMN berpolitik," kata Said Didu. "Sulit dibantah bahwa BUMN sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa yang dibungkus dengan acara ulang tahun," tambahnya. Dalam pernyataannya tersebut, Said juga mengunggah beberapa dokumen terkait kegiatan perayaan hari ulang tahun (HUT) BUMN. 1. Rini Heran dengan Pernyataan Said Didu Rini Soemarno membantah kabar kampanye terselubung dalam perayaan HUT Kementerian BUMN. Rini menegaskan, tidak ada unsur kampanye sedikitpun dalam acara akbar kementeriannya itu. Dia mengaku heran dengan kabar yang dihembuskan Said Didu. "Nggak ada, nggak ada, nggak sama sekali (untuk kampanye). Kita merasa, maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN, jadi saya nggak ngerti kenapa (hembuskan kabar seperti itu) ya kan?" ungkap Rini pada kunjungannya di Karawang, Jawa Barat, kemarin (9/4/2019). Meski demikian, Rini mengatakan, apapun yang BUMN lakukan sekarang tak lepas dari peran Jokowi sebagai presiden. Katanya, Jokowi justru mendorong BUMN untuk terus maju. "Kita seperti gini, maaf ya, sorry ini bukan mau kampanye terselubung. Apapun BUMN bisa mencapai sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan presiden Jokowi, ya kan?" ungkap Rini. "Kita didorong profesional, saya ditekan pokoknya profesional, transparan, kamu harus dorong BUMN harus kuat, harus lincah, itu karena kepemimpinan kita," tegasnya. Dengan perlakuan Jokowi itu, Rini mengatakan wajar saja apabila dia meminta doa yang baik untuk Jokowi dan dirinya sendiri. Dia menilai itu bukan kampanye. "Nah saya terus terang kalau bertemu, tolong ya doain dong buat bos saya, doain buat saya supaya kita maju terus. Kan boleh dong masa itu kampanye, nggak kan," ungkap Rini. Rini menyebut, HUT tahun ini berlangsung meriah. Hal itu tak terlepas dari capaian yang baik BUMN. "Semua orang juga mengatakan kenapa acara BUMN sekarang meriah betul, ya memang meriah kenapa? Karena kita menekankan betul sinergi BUMN dan betul-betul jalan, makanya saya bilang ultah ini harus dirasakan keluarga BUMN," jelas Rini. "Kedua, keuntungan kita tadinya target akhir 2018 itu Rp 180 triliun, akhir 2018 sekarang setelah ada audit BPK di atas Rp 200 triliun. Jadi tentunya fair dong kita udah kerja keras jadi boleh senang-senang," tambahnya. 2. Puncak Perayaan HUT BUMN Diundur Puncak perayaan HUT BUMN diundur. Awalnya, acara ini akan digelar pada 13 April 2019. Namun, karena tanggal itu bertepatan dengan kampanye Jokowi akhirnya ditunda. "Kayaknya masih nunggu izin tempat dan izin keramaian. Kalau nggak di Monas ya di GBK. Kalau bisa 14 atau 20 (April)," kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno kepada detikFinance. Harry menjelaskan, kegiatan HUT Kementerian BUMN tak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye Jokowi. Lantaran, acara ini rutin digelar tiap tahun. "Sejak 2016, 2017, 2018 kan sama ada kegiatan sebulan sebelum dan sesudah 13 April," katanya. "Kan HUT-nya tanggal 13 April, rencana di Monas depan Kantor KBUMN, tapi karena ternyata kampanye Jakarta juga tanggal 13, jadinya ditunda," paparnya. Lebih lanjut, yang membedakan puncak acara kali ini dengan tahun sebelumnya adalah adanya peluncuran LinkAja. "Bedanya sekarang kita meluncurkan produk baru LinkAja yaitu platform pembayaran elektronik yang lengkap," jelasnya. Sementara, salah satu sumber pegawai bank BUMN menyebut acara ini mulanya akan digeser ke 14 April 2019. Tapi, berdasarkan informasi terbaru mundur lagi tanggal 20 April 2019. "Pindah ke tanggal 20 April," ungkapnya. 3. Pekerja BUMN Pilih Netral Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN, Ahmad Irfan Nasution enggan berkomentar banyak terkait isu pegawai yang diminta ikut kampanye pada 13 April 2019. Menurutnya, isu itu justru ramai dibicarakan di luar lingkungan BUMN. Dia melanjutkan, di perusahaan BUMN sendiri justru belum ada instruksi dari direksi atau atasan untuk mengikuti HUT BUMN yang diisukan sebagai media kampanye. "Sampai hari ini, surat itu ributnya bukan di BUMN malah, di luar ributnya. Di BUMN sendiri belum ada namanya form pengisian, tapi di luar ribut banget," ujarnya. "Kita juga nggak bisa memberi jawaban karena nggak ada instruksi dari direksi, tapi di luar ribut banget. Kita tahunya malah dari luar, di WA grup," sambungnya. Dia menegaskan, posisi pegawai BUMN hingga saat ini netral. Ahmad pun berharap agar pemilihan presiden pun segera terlaksana. "Jadi kalau kita melihat ini cenderung kita nggak mau komentar, nggak mau ke ranah politik biarkanlah kami seperti saya bilang, pekerja BUMN tidak punya warna, tidak punya nomor, tapi punya pilihan di bilik suara," tutupnya. PT KONTAK PERKASA FUTURES